JAKARTA – Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah kepada pemerintah pusat. Ia menilai beban kerja kepala daerah semakin berat dan kompleks. Karena itu, ia mendorong penyesuaian hak keuangan agar lebih seimbang dengan tanggung jawab jabatan.
Bursah menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta kemampuan fiskal negara sebelum kebijakan diterapkan.
Pemerintah merespons usulan tersebut dengan sikap hati-hati. DPR RI melalui Badan Anggaran menyatakan bahwa pembahasan kenaikan gaji kepala daerah belum menjadi prioritas saat ini. Pemerintah diminta menjaga stabilitas anggaran nasional.
Said Abdullah menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus tetap fokus pada kesehatan keuangan negara. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kebijakan kenaikan gaji kepala daerah. Usulan APKASI masih berada pada tahap kajian bersama kementerian terkait dan DPR RI.
Pemerintah menegaskan setiap keputusan terkait hak keuangan pejabat daerah harus mempertimbangkan kepentingan publik. Selain itu, kondisi ekonomi nasional dan keberlanjutan anggaran menjadi faktor utama dalam proses evaluasi.
